Jambiekspose.com Tajam & terpercaya
Jambi – Jambiekspose. Pangan merupakan salah satu dari lima sektor prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini ditandai dengan Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli menghadiri langsung rapat koordinasi (Rakor) dewan ketahanan pangan Se-Provinsi Jambi hotel Cahaya Prima Kamis(28/09).
Turut mendampingi Kepala Badan ketahanan pangan Kementerian pertanian RI. Dr. Ir. Agung Hendriadi, Kadis Ketahanan pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi.
Dikatakan Zumi Zola Zulkifli, kegiatan Rakor ini jangan dianggap sepele walaupun hanya seremonial maupun formalitas belaka.
“Peningkatan produk pangan pokok dan strategis menjadi fokus utama yang harus didukung oleh kesiapan infrastruktur, irigasi sarana dan prasarana teknologi serta sumber daya manusia pertanian yang memadai,”terangnya.
Dengan tema pengawasan pangan dan gizi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan menuju JAMBI TUNTAS 2021.
Kunci utama pencarian apaian ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan nasional dengan terpenuhi ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.
“Bagi Provinsi Jambi terutama Kabupaten kota itu ada peringkatnya 4(empat) dan 5(lima) dalam artian yang baik, berarti itu tidak ada tantangan malah ada tantangannya,”jelasnya.
Tantangan yang dihadapi itu dalam 10(Sepuluh) tahun ke depan terlihat dari supply dan demand, supply itu mengenai adanya produksinya, sedangkan pada demand itu adanya permintaan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Jambi yang meningkat.
” dari supply tersebut menjadi tantangan karena lahan pertanian menjadi tergerus karena lahan pertanian menjadi berkurang karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat untuk itu lahan pertanian yang ada harus dipertahankan,”urainya.
Kemudian yang kedua, lahan pertanian harus ditingkatkan akan produktivitasnya dari panen 1kali dalam setahun bisa menjadi 2 kali, hal ini dapat dirasakan dari panen dilakukan oleh masyarakat petani Kabupaten Muaro Jambi desa pematang pulai kerjasama dengan kementerian.
“panen yang dirasakan oleh masyarakat desa pematang pulai dari 3.5 ton naik menjadi 5 ton itu per hektar lahan pertanian itu sudah bagus, dan Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan kesamaan dalam penyampaian database ketahanan pangan dari kabupaten kota,,”imbuhnya.
Ditambahkan Dr. Ir. Agung Hendriadi, Seperti yang kita ketahui bersama pemenuhan pangan dan gizi ini selalu menjadi prioritas pembangunan nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Hal ini berarti negara dan bangsa Indonesia berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri sesuai potensi sumber daya lokal, memaksimalkan kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan dari dalam negeri.
“Kementerian Pertanian mengemban amanat untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui upaya pencapaian swasembada Padi, Jagung dan Kedelai serta peningkatan produksi Gula dan Daging Sapi. Selain itu, juga upaya untuk melakukan kesinambungan produksi komoditas pertanian strategis yakni cabai dan bawang merah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau”terangnya.
Pengawalan stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat kita lakukan, baik melalui kebijakan regulasi maupun kegiatan aksi nyata di lapangan. Dalam hal kebijakan stabilisasi pangan, Kementerian Pertanian mendorong terbitnya pengaturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras. Terbitnya Permendag No.57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras memberikan jaminan kepastian harga beras dan meningkatkan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen.
Amir Hasbi menekankan, pertemuan ini merupakan forum komunikasi lintas sektor membahas isu-isu terkait ketahanan pangan ditingkat Provinsi Jambi.
“sasaran dari Rakor ini menjaring isu dan masukan terkait ketahanan pangan ditingkat Provinsi, kemudian tersusunnya strategi rencana tindak lanjut terkait ketahanan pangan,”jelasnya.
Peserta pertemuan ini ada sebanyak 200 orang terdiri dari peserta Provinsi, kabupaten kota, Asisten II, Bappeda, DKP serta pengurus dan anggota dewan ketahanan pangan Provinsi Jambi.
Penulis :Inro
Editor :K20
