Jambiekspose.com Tajam & terpercaya
Foto Inro, Ka UPTD BPSPT Provinsi Jambi.
Jambi, Jambiekspose.com – – Menteri pertanian memiliki rencana kerja yang difokuskan pada pencapaian swasembada untuk tiga komoditi, padi, jagung, dan kedelai.
Dalam mewujudkan swasembada melalui peningkatan produktivitas tanaman penggunaan benih varietas unggul bersertifikat merupakan persyaratan yang utama sehingga ketersediaan bagi petani merupakan keharusan.
Dinas Pertanian Provinsi Jambi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan, Pengawasan, dan Sertifikasi Benih Pertanian (UPTD BPPSBP) menggelar rapat koordinasi Pengawasan Mutu dan sertifikasi benih bagi Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Odua Weston Jambi, Sabtu(15/12/2018).
Rakor yang dibuka oleh Kepala Bidang Kabid TPH, Ir. Mahalya Anidar mewakili Kadis TPHP yang berhalangan hadir, itu bertujuan untuk memantapkan proses pengawasan dan sertifikasi benih di daerah. Terlebih saat ini antara Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sudah dilebur ke Dinas Pertanian.
“Agak berbeda mengawasi dan sertifikasi antara benih tanaman pangan dan benih tanaman perkebunan. Oleh karena itu saya berharap para pengawas benih tanaman pangan harus lebih membekali pengetahuan dan keterampilan dalam hal tanaman perkebunan. Begitu pula, “jelasnya.
Ka. UPTD BPSPT Jambi, Yudi Margustian berpesan pada peserta Rakor Pengawasan Mutu Dan sertifikasi benih Bagi Provinsi Jambi.
” Berdasarkan dari amanah PP Nomor 12 tahun 2018 tentang produksi sertifikasi dan perbedaan benih dengan turunannya PP Kementan 990, 991, 992 dan 993 UU yang mengatur sertifikasi produksi dan Peredaran ,” jelasnya.
Kenapa ini perlu disosialisasikan karena ini berkaitan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengakomodasi mengakomodir salah satu produk yang ada di provinsi Jambi terutama berupa produk lokal seperti padi ladang.
itu bisa yang mana kita tidak bisa memakai produk dari luar lebih spesifik produk lokal sehingga kita setiap tahun ada program.
salah satu syarat sertifikasi dengan adanya aturan Permentan yang baru maka benih-benih produk lokal petani kita bisa diakomodir untuk dimasukkan di bidang program pemerintah. (Inro).
