Sabtu , Juni 19 2021
Home / Daerah / DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna Tingkat II dengan Agenda Penyampaian Laporan Pansus DPRD dan Penandatangan persetujuan Bersama

DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna Tingkat II dengan Agenda Penyampaian Laporan Pansus DPRD dan Penandatangan persetujuan Bersama

Sarolangun — Jambiekspose.com. Paripurna Tingkat II DPRD Sarolangun dengan agenda penyampaian laporan pansus dan penandatanganan persetujuan bersama terhadap tiga ranperda dalam propemperda dan satu ranperda diluar propemperda Kabupaten Sarolangun tahun 2020, Rabu (24/06) kemarin di ruang pola kantor Bupati Sarolangun.

Tiga ranperda dalam propemperda tersebut yaitu, Ranperda tentang pajak daerah, Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 tentang retribusi pasar grosir, dan atau pertokoan, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Serta satu ranperda diluar propemperda yakni Ranperda tentang perubahan perda nomor 04 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE didampingi Wakil Ketua I Aang Purnama, SE, Wakil Ketua II Syahrial Gunawan serta dihadiri para anggota drpd Sarolangun.

Turut hadir juga Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Tomy Radya Lubis, S. AP,. M, Han, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, Sekretaris DPRD Sarolangun Efrianto, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, TP PKK Sarolangun, para staf ahli, Para Asisten dan para kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Usai membuka sidang paripurna, pimpinan sidang Tontawi Jauhari menanyakan ke forum siapa juru bicara pansus untun menyampaikan laporan dalam rapat paripurna tersebut.

“Siapa Yang menjadi juru bicara pansus I, II dan III,” tanya pimpinan sidang Tontawi, lalu dijawab oleh masing-masing pansus untuk menyampaikan juru bicara sehingga diperoleh Juru bicara Pansus I Drs Fahrul Rozi, M. Si, Juru bicara Pansus II Ir H Suherman dan Juru bicara Pansus III Yusuf Helmi.

Juru bicara Pansus I DPRD Sarolangun Farul Rozi mengatakan bahwa pada kesempatan ini Pansus I membahas satu ranperda diluar propemperda yakni ranperda tentang perubahan perda nomor 04 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Setelah disampaikan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Sarolangun, ranperda tersebut telah dibahas tersebut dan memasuki tahapan penandatangan persetujuan bersama untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

“Kami sampaikan dalam kesempatan ini, Ranperda perubahan RPJMD ini adalah diluar propemperda, untuk membahas pansus I DPRD Sarolangun telah membahas secara mendalam, mencari masukan dengan Stake holder dan membandingkan dengan daerah lain serta mencermati jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi, “katanya.

“Kami pansus I DPRD Sarolangun dapat memahami sepenuhnya tentang pentingnya perubahan ranperda RPJMD tersebut untuk kemajuan Kabupaten Sarolangun kedepan, sehingga diharapkan visi Sarolangun lebih sejahtera tahun 2020 dapat terwujud,” kata dia menambahkan.

Katanya, guna menyempurnakan ranperda RPJMD tahun 2017-2022 bahwa telah ada penetapan indikator sasaran semula 21 sasaran menjadi 13 sasaran, penyusunan program sebelum program ada 205 program dan setelah program menjadi 175 program, dan berbagai sasaran untuk kemajuan Kabupaten Sarolangun maka menurut pansus I telah sesuai prosedur dan berbagai peraturan perundang undangan berlaku, telah memenuhi proses politik, proses demokratis, proses partisipatif, dan proses up-down.

“Menjadi tugas pansus I, maka kami dapat mengambil keputusan, bahwa pansus I secara umum dapat menyetujui tentang Ranperda tentang perubahan kedua nomor 04 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 dapat kami setujui menjadi peraturan daerah, “katanya.

Juru bicara Pansus II DPRD Sarolangun Suherman mengatakan bahwa pansus II DPRD Sarolangun membahas Ranperda tentang pajak daerah dan ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 tentang retribusi pasar grosir, dan atau pertokoan.

Setelah mempelajari ranperda pajak daerah dan ranperda tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan, dan hasil pembahasan bersama opd terkait.(Yunus)

Spread the love

About jambiekspose

Check Also

Kapolres Muaro Jambi Tinjau Kesiapan Kampung Tangguh PPKM Mikro di Desa Pematang Jering

Jambiekspose.com,Jambi – Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja, S.I.K, hari ini Jum’at (18/06/2021) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas