Jambiekspose.com Tajam & terpercaya
Jambiekspose.com (Merangin) – Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat 25 Februari 2022 telah dilaksanakan Focus Grup Discussion mengenai Konflik Lahan di Provinsi Jambi.
Diawal sambutannya, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto menjelaskan jika pansus konflik lahan ini bisa diselesaikan dengan pendekatan politik.
“Konflik lahan ini bisa diselesaikan dengan pendekatan politik, supaya pendekatan hukum ini merupakan jalan terakhir, oleh karenanya kita mengundang para penegak Hukum Kajati Jambi, Kapolda yang hadir via zoom” jelas Edi.
Kajati Jambi Sapta Subrata menginginkan konflik lahan ini harusnya bisa diselesaikan secara adat, karena sumber masalahnya berawal antara adanya perusahaan yang memiliki ijin perkebunan dan pertambangan dilahan masyarakat yang sudah menduduki tanah itu turun menurun.
“Mengingatkan saat awal kuliah hukum, kita mengenal hukum adat maka sebisa mungkin tiap kasus diselesaikan di masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal masing masing, ada tokoh adat, tokoh agama sehingga jangan selalu membawa kasus ke Dewan, Ke Kejati, Polisi, Komnas HAM,” terang Kajati.
“kami juga berharap seluruh daerah ataupun para anggota dewan disini membentuk kampung restoratif justice seperti di Desa Sekancing Kabupaten Merangin dan Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun. Manfaatkan hukum adat dan mohon para kepala daerah peka terhadap sengketa di daerahnya sehingga cepat teratasi dengan baik” jelas Sapta.
Dalam paparanya Kajati Jambi juga memberi saran kepada Pansus Konflik Lahan DPRD Prov Jambi dengan menyebutkan keberhasilan menangani konflik ini harus ditempung dengan mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, ketiga dengan membangun kesadaran, empat dengan tindakan kebijakan, dan terakhir kelima Perbandingan dalam hukum.
Turut hadir diacara ini Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Pansus Konflik Lahan Farizal. Sedangkan yang melalui zoom meeting antara lain Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Kapolda Jambi Irjen Rahmad Wibowo, Danrem 042 Brigjen supriyono, Sekjen Penanganan Sengketa Pertanahan Hasan Basri, Dirjen Penanganan Konflik Kementerian LHK Ir. M Said. (R12)
Sumber: Kasi Penkum ( red 012 )
