Jambiekspose.com Tajam & terpercaya
Jambiekspose.com (Muaro Jambi) – Komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi bagian Administrasi,pelayanan umum,hukum dan pemerintah yang di komandoi oleh ketuanya Ulil Amri,dan didampingi oleh anggotanya Aidi Hatta, Usman Halik, dan Jhoni,Sidak ke beberapa OPD yang ada di lingkup perkantoran Muaro Jambi.Selasa (20/09/22)
Pada hari ini komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi sidak ke beberapa OPD yang ada di lingkup perkantoran Muaro Jambi sidak pertama kekantor Satpol PP dan mengecek kehadiran parah pegawai dikantor tersebut banyak pegawai yang tidak masuk tapi saat di cek absensinya ada tanda tangan nya.
Lanjut komisi I sidak kekantor berikutnya dan menemukan kekecewaan dikarenakan saat sidak kekantor Dinas Transkentrans tersebut menemukan pegawai dikantor tersebut banyak yang tidak hadir cuman satu orang yang ada dikantor tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh media ini Ketua komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri mengatakan ya hari ini kami melaksanakan kunjungan kerja kebeberapa OPD tapi tidak dengan memberi tahu supaya saat kami cek sesuai dengan asli dan kondisi yang nyata.
Ternyata saat kami kunjungi tidak sesuai dengan absensi yang ada jadi kami merasa kecewa, ada beberapa Dinas yang jumlah pegawai nya banyak yang tidak hadir ada tadi satu Dinas itu cuman satu orang yang hadir
Berarti disini kontrol dari pemerintah sangat kurang. Na kami mengunakan hak kami dalam mengawasi itu kami berusaha bersinergi dengan pemerintah jadi kunci utama itu kehadirannya apalagi kinerjanya tidak ada.
Sidak tentang kehadiran saja banyak yang tidak hadir jadi keupayaan dengan absen pinger print dan manual kami hitung jumlah itu tidak sesuai dengan yang kami temuin dilapangan.
Pengunaan pinger itu belum semuanya memahami dengan baik tadi ada salah satu Dinas ngomong tidak bisa di print,tapi ada Dinas bilang bisa di print ada yang ngomong bahwa hasil dari pinger print itu online ke kominfo ada juga ngomong tidak,mungkin pemahaman tentang pinger print yang mendasar belum memahami dengan baik.
Bagaimana mana kita mau menegakkan disiplin apa lagi kata pemerintah akan menaikan TPP, TPP itu harus diimbangi dengan kerja dan disiplin yang bagus. Kalau banyak yang tidak hadir bagaimana kami mau menaikan TPP.mungkin itu sebagai bahan evaluasi lah
Ditempat yang sama anggota komisi I DPRD kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta menambahkan dari beberapa OPD yang kami datangin sepertinya menjadi barometer tentang kedisiplinan pegawai yang ada.
harapan kami dari hasil pertemuan tadi kepada pemerintah supaya memfungsikan kepada OPD yang menegakkan kedisiplinan tentang kepegawaian Sehingga kita legislatif dan eksekutif bagian pemerintah saling bahu membahu untuk kemajuan dikalangan pemerintah tentu tidak berimbas terhadap pelayanan masyarakat luas.
Lanjut Kita minta kepada pak PJ Bupati khususnya dan kepada pak sekda dan kepala BKD yang sebagai leading sektor penanggung jawab terhadap ini kami minta ke depannya, kami tidak lagi menemukan hal-hal yang seperti kami temukan tadi,”Ujarnya
Untuk Pemerintah kami akan rekomendasikan kepada kepala daerah bahwa menghitung TPP itu harus benar-benar jujur jangan sampai orang yang tidak hadirnya tetap dihitung ya kalau mereka tidak ada yang hadir,harus dikurangi hitung-hitungan sudah jelas mereka sudah menyampaikan kepada kami bahwa hitungan pernah kami kalau itu masih kami temukan .
“Dalam berapa waktu ke depan menjelang kita pembahasan APBD 2023 ini kami akan kaji ulang TPP yang telah kami anggarkan ,itu sampaikan oleh ketua komisi tadi bahwa pada pegawai itu disiplin sebagai mereka harus sebagai contoh penegak disiplin di pegawai itu jadi komplek perkantoran ini contoh untuk ditekankan jadi kami minta kepada para PNS ASN yang ada di kabupaten muaro Jambi ,ini ya sama-sama lah kita jaga kedisiplinan seperti itu,pungkasnya(Sabek)
