Jambiekspose.com Tajam & terpercaya
JAMBIEKSPOSE.COM | JAMBI — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin (16/6/2025). Mereka menuntut penegakan hukum terkait proyek pembangunan Islamic Center senilai Rp 150 miliar yang saat ini menuai polemik di masyarakat.
Koalisi tersebut merupakan gabungan dari berbagai lembaga dan organisasi sipil yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek yang digagas Pemerintah Provinsi Jambi.
“Hari ini kami mengultimatum Kejaksaan Tinggi Jambi untuk segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Gubernur Jambi,” ujar Koordinator Lapangan Koalisi, Khaidir Ali, dalam orasinya di depan Kantor Kejati Jambi.
Menurut Khaidir, proyek Islamic Center merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Jambi yang kini menuai kritik karena dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan.
“Kami mendesak Kejati untuk memeriksa Gubernur Jambi, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Cipta Karya, dan mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi,” lanjut Khaidir.
Koalisi juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2021 yang mengindikasikan adanya pengaturan dalam proses lelang di Unit Pelayanan Jasa Konstruksi (UPJK) Provinsi Jambi. Hal ini diduga merupakan bentuk persekongkolan sejak awal pelaksanaan proyek.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi dugaan tindak pidana yang harus diusut secara serius,” kata Khaidir.
Aksi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya desakan publik agar proyek bernilai fantastis tersebut diaudit dan diusut secara transparan. Pasalnya, dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kejaksaan Tinggi Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan Koalisi Rakyat Anti Korupsi.
Tim | Editor : Indra Jaya
