Jambiekspose.com Tajam & terpercaya
SUNGAI PENUH, 31.01.2026 – Publik Kota Sungai Penuh dibuat bertanya-tanya dengan manuver “Sidak Mendadak” Walikota dan Wakil Walikota ke lokasi proyek SPAM Hamparan Rawang pada Jumat (30/1) lalu. Kunjungan yang dilakukan tepat dua hari sebelum jadwal pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD ini menuai sorotan tajam.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan L.I.M.B.A.H menilai, kunjungan tersebut bukanlah kunjungan kerja biasa, melainkan diduga kuat sebagai upaya “Damage Control” (Pengendalian Kerusakan) untuk melindungi kepentingan oknum tertentu yang berada di Lingkaran Satu kekuasaan.
Ketua DPD L.I.M.B.A.H, Martias, mengungkapkan adanya indikasi “Grand Design” di balik carut-marutnya proyek yang diduga merugikan negara miliaran rupiah tersebut.
Misteri Sosok “BW” di Balik Proyek Dalam keterangan persnya, Martias menyoroti informasi santer yang beredar di kalangan kontraktor dan birokrat, bahwa proyek SPAM yang dipecah-pecah menjadi paket Penunjukan Langsung (PL) tersebut diduga dikendalikan oleh oknum berinisial “BW”.
“Publik Sungai Penuh sudah cerdas. Kenapa proyek ini dipecah jadi paket kecil (PL)? Diduga agar tidak perlu tender, sehingga bisa langsung ditunjuk kepada perusahaan afiliasi milik oknum ‘BW’. Siapa BW? Informasi yang kami himpun, beliau diduga memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat (Ipar) dengan petinggi utama di Kota ini,” ungkap Martias, Minggu (1/2).
Sidak Walikota: Demi Rakyat atau Demi Kerabat? L.I.M.B.A.H mempertanyakan urgensi Walikota turun gunung secara mendadak H-2 menjelang RDP dengan DPRD.
“Sangat wajar jika publik curiga. Pak Wali turun Jumat kemarin itu untuk memastikan air mengalir demi rakyat, atau untuk memastikan proyek kerabatnya aman dari jeratan hukum? Jika benar ini proyek keluarga, pantas saja pengawas di lapangan tutup mata meski pipa dipasang asal-asalan,” sindir Martias.
Martias juga menyayangkan sikap Walikota yang “Bungkam Seribu Bahasa” terkait isu Pungutan Liar (Pungli) Rp 400.000,- terhadap warga miskin saat sidak tersebut.
“Ini ironi yang menyakitkan. Di satu sisi proyeknya diduga jadi milik lingkaran keluarga, di sisi lain rakyat kecilnya masih diperas lewat Pungli. Pak Wali melihat pipa, tapi pura-pura tidak melihat penderitaan korban Pungli. Apakah Pungli ini juga setoran wajib?” tanyanya.
Tantangan untuk DPRD Menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari Senin besok, L.I.M.B.A.H menantang Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh untuk membuktikan nyalinya dan tidak tebang pilih.
“Besok adalah ujian nyali bagi DPRD. Berani tidak Wakil Rakyat membongkar siapa pemilik asli proyek ini? Berani tidak memanggil sosok ‘BW’ tersebut? Atau DPRD juga akan ‘masuk angin’ karena sungkan dengan hubungan kekerabatan ini?” tegas Martias.
L.I.M.B.A.H menegaskan akan membawa bukti-bukti tambahan ke meja DPRD, termasuk indikasi monopoli proyek oleh kroni-kroni penguasa.
KONTAK NARASUMBER: MARTIAS Ketua DPD Perkumpulan L.I.M.B.A.H HP/WA: 0838-9661-6761
PENULIS BERITA: Andrew Sihite – Kang Maman (0816.3278.9500)
⚠️ DISCLAIMER & SANGGAHAN HUKUM: Pemberitaan ini merupakan bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat (Social Control) sebagaimana dijamin UU Pers No. 40 Tahun 1999. Penyebutan inisial “BW” dan dugaan hubungan kekerabatan didasarkan pada informasi investigasi lapangan dan tetap mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) hingga adanya putusan hukum tetap. Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi pihak terkait.
