Sekda Provinsi Jambi Buka Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I

Foto Inro, Sekda, Kabid Perumahan PUPR Provinsi Jambi dan Direktur Jenderal Perumahan Pembiayaan.

Jambi , – – Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si menegaskan agar fasilitas umum (fasum) perumahan rakyat jangan sampai menjadi kawasan kumuh, namun harus tetap ditata dan diurus menjadi kawasan yang bersih dan rapi.

Hal itu diungkapkan Sekda dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I (Bengkulu, Sumsel, dan Jambi), bertempat di Ruang Anggrek, Abadi Suite, Kota Jambi, Jumat(23/11).         Rapat Koordinasi (rakor) terssbut dinuka oleh Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Khalawi.

Sekda mengatakan, rumah dengan luas dibawah 100 meter persegi, kedepan, ada kemungkinan menjadi lokasi atau daerah kumuh, misalnya drainase yang tidak bagus dan rentan banjir.

Untuk itu, Sekda berharap pengembang benar-benar mempertimbangkan pembangunan fasilitas umum, jangan sampai 5 atau 10 tahun kedepan jadi kawasan kumuh.

Sejalan dengan hal tersebut, agar fasilitas umum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota supaya bisa dibiayai pemeliharaannya. Jadi, sebelum diserahkan harus diinventarisir.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Khalawi mengatakan, Pemerintah Pusat menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan subsidi program Nawacita Presiden Joko Widodo senilai Rp 9,93 triliun pada tahun 2018, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Khalawi berharap agar program tepat sasaran, agar masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dapat memiliki rumah layak huni.

Ketua Panitia, Muhammad Luthfi menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk melaporkan realisasi bantuan pembiayaan perumahan, termasuk kelayakan hunian rumah subsidi untuk rakyat.(Inro).